FKDM Kutim, Bangkalan – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kutai Timur melakukan kunjungan kerja dan studi komparatif ke Badan Kesbangpol Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Rabu (9/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan tersebut bertujuan mempelajari program kegiatan, inovasi, serta program unggulan yang diterapkan dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan dan penguatan kewaspadaan dini di daerah.
Kunjungan tersebut diikuti Kepala Bakesbangpol Kutai Timur Tejo Yuwono, bersama jajaran, serta Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kutai Timur Khoirul Arifin.
Rombongan diterima Kepala Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan M. Ya’kub, bersama jajaran dan Ketua FKDM Kabupaten Bangkalan Ram Halimi.
Kaban Kesbangpol Bangkalan M. Ya’kub menyampaikan apresiasi atas kunjungan jajaran Kesbangpol Kutai Timur. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk saling bertukar informasi dan pengalaman terkait pelaksanaan tugas Kesbangpol di masing-masing daerah.
Sementara itu, Kaban Kesbangpol Kutai Timur Tejo Yuwono mengatakan pihaknya memanfaatkan kunjungan tersebut untuk menggali sejumlah program yang dinilai dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kinerja Kesbangpol Kutim.
“Terima kasih atas sambutan dan penerimaan dari Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan. Kami datang untuk belajar dan bertukar informasi mengenai program kegiatan maupun program unggulan yang dapat menjadi bahan pengembangan di Kutai Timur,” ujar Tejo.
Tejo menjelaskan, Kutai Timur memiliki karakteristik wilayah yang luas, dengan luas sekitar 35.000 kilometer persegi, terdiri dari 18 kecamatan dan jumlah penduduk sekitar 400 ribu jiwa.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas sosial dan politik daerah. Terlebih, terdapat banyak organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar sehingga membutuhkan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan.
“Dengan kondisi wilayah yang luas dan banyaknya organisasi kemasyarakatan, tentu diperlukan pembinaan, pengawasan dan komunikasi yang berkelanjutan untuk mengantisipasi potensi konflik sosial,” jelasnya.
Selain persoalan organisasi kemasyarakatan, Tejo juga menyoroti potensi penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang masih menjadi salah satu perhatian di Kutai Timur. Karena itu, sinergitas lintas sektor dinilai penting dalam upaya pencegahan maupun penanganannya.
Dalam pemaparan, Bakesbangpol Bangkalan memperkenalkan sejumlah program unggulan, salah satunya SIPPOLOR BANG (Sistem Informasi Pendataan dan Pendaftaran Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan Bangkalan).
Bakesbangpol Bangkalan juga memaparkan keberadaan Satgas Premanisme yang sekretariatnya berada di Kesbangpol dengan dukungan anggaran sekitar Rp100 juta per tahun. Selain itu, terdapat Satgas P4GN yang diketuai Wakil Bupati dengan dukungan anggaran sekitar Rp50 juta, mengingat Bangkalan belum memiliki BNNK.
Berbagai persoalan di masyarakat juga menjadi perhatian, termasuk praktik parkir liar yang berkaitan dengan oknum atau kelompok yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan.
Sementara itu, Bakesbangpol Kutai Timur memaparkan sejumlah capaian dan program yang telah berjalan. Salah satunya keberhasilan meraih Juara II dalam inovasi Kajian Potensi Kerawanan dan Indeks Kerawanan Sosial dalam Penanganan Konflik Sosial.
Dari sisi pembinaan forum dan organisasi, Kesbangpol Kutim juga memberikan dukungan hibah kepada organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, serta forum binaan seperti FKUB, FPK dan FKDM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketua FKDM Kabupaten Kutai Timur Khoirul Arifin turut menyampaikan peran FKDM dalam membantu pemerintah melakukan pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di wilayah Kutai Timur.
“FKDM memiliki peran dalam membantu melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi ATHG di masyarakat. Informasi yang berkembang di lapangan menjadi bagian penting untuk mendukung langkah kewaspadaan dini,” kata Khoirul.
Ia menyebut sejumlah isu yang saat ini membutuhkan perhatian, di antaranya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), keberadaan narapidana terorisme, aliran kepercayaan, serta berbagai potensi gangguan ketertiban dan keamanan lainnya.
Khoirul juga mengungkapkan bahwa FKDM bersama forum binaan Kesbangpol lainnya, yakni FKUB dan FPK, tengah membangun konsep Sekretariat Bersama sebagai wadah koordinasi dan sinergitas antarforum.
“Sekretariat Bersama ini diharapkan dapat menjadi ruang koordinasi dan pertukaran informasi sehingga FKUB, FPK dan FKDM dapat lebih optimal dalam mendukung tugas Kesbangpol,” ujarnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tukar informasi terkait pembinaan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik, penanganan potensi konflik sosial, program P4GN, pengawasan orang asing, PAKEM, serta mekanisme dukungan terhadap forum binaan Kesbangpol.
Kunjungan kerja dan studi komparatif tersebut berakhir sekitar pukul 11.00 WITA dalam keadaan aman, tertib dan lancar.
Hasil kunjungan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi Kesbangpol Kutai Timur dalam mengembangkan program inovasi, memperkuat pembinaan organisasi kemasyarakatan, serta meningkatkan sistem kewaspadaan dini dan deteksi dini terhadap potensi ATHG di daerah. (Pj/An)
