SANGATTA – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergi Program dan Isu Strategis Kewaspadaan Nasional, Rabu (21/1/2026). Bertempat di Ruang Rapat Kantor Kesbangpol, Kawasan Bukit Pelangi, kegiatan ini menekankan pentingnya penyelarasan program kerja dengan visi pembangunan daerah.
Kepala Kesbangpol Kutim, Tejo Yuwono, yang memimpin jalannya rapat menjelaskan bahwa agenda utama pertemuan ini adalah memastikan Rencana Strategis (Renstra) Kesbangpol berjalan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kegiatan pagi ini dilatarbelakangi perlunya penyusunan Renstra Badan Kesbangpol agar kedepan lebih terarah dan sesuai dengan RPJMD,” ujar Tejo Yuwono dalam arahannya.
Selain membahas perencanaan, Tejo juga menyampaikan hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait sejumlah isu strategis nasional dan lokal yang berpotensi memicu konflik sosial. Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan adalah sengketa lahan plasma serta aktivitas pertambangan yang bersinggungan dengan fasilitas publik.
“Terkait isu lingkungan dan tapal batas, ada temuan perusahaan yang menggunakan jalan umum untuk aktivitas tambang. Selain itu, kasus sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat terkait plasma juga menjadi atensi bidang kewaspadaan nasional,” tegas Tejo.
Dalam kesempatan tersebut, Tejo juga mengapresiasi kinerja jajarannya. Ia mengumumkan bahwa Kesbangpol Kutim berhasil meraih Juara 2 Lomba Inovasi Daerah, di mana penghargaan tersebut dijadwalkan akan diserahkan langsung oleh Bupati Kutim.
Rapat ini turut dihadiri oleh para ketua forum mitra pemerintah, salah satunya Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kutim, Khoirul Arifin. Dalam forum tersebut, Khoirul menyoroti dukungan anggaran hibah tahun 2026 sekaligus memberikan catatan kritis terkait infrastruktur penunjang organisasi.
Diketahui, FKDM mendapatkan alokasi dana hibah sebesar Rp1 miliar untuk tahun anggaran 2026. Namun, Khoirul menekankan pentingnya pengawasan terhadap pembangunan Sekretariat Bersama (Sekber) yang dinilai bermasalah.
“Terkait sekretariat bersama, ini perlu kita kawal. Kondisi sekarang pembangunannya tidak berjalan, padahal informasinya proyek tersebut sudah menelan anggaran kurang lebih Rp3 miliar,” ungkap Khoirul Arifin.
Hadir dalam kegiatan tersebut sekitar 30 peserta, termasuk Kabid Wasnas Kesbangpol Yusufsyah, Kabid Ekokosbudgama Hapiah, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Alber, serta Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Ismaun. (fkdm/pur)
