Info FKDM Kutim, Sangatta – Pemerintah Kecamatan Sangatta Utara menggelar kegiatan Sosialisasi Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya di Ruang Rapat Kecamatan Sangatta Utara, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Memperkuat Sinergitas Antara FPK, FKDM, FKUB Bersama Masyarakat Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI dan Kedaulatan Bangsa” tersebut dihadiri unsur Forkopimcam, Kesbangpol Kutai Timur, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, FKDM, FKUB, FPK, serta tamu undangan lainnya.
Sosialisasi ini digelar sebagai upaya memperkuat toleransi, menjaga harmonisasi masyarakat yang heterogen, sekaligus mencegah potensi konflik sosial di wilayah Kecamatan Sangatta Utara.
Dalam sambutannya, Danramil yang diwakili Pelda Haris menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kewaspadaan terhadap potensi konflik di tengah masyarakat, khususnya yang dipicu persoalan sosial maupun sengketa lahan.
Sementara itu, Kapolsek Sangatta Utara yang diwakili Aiptu Lallo, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Ia juga menyampaikan permohonan maaf karena Kapolsek tidak dapat hadir langsung akibat bersamaan dengan agenda pengamanan aksi unjuk rasa di kawasan KPC.
Materi pertama disampaikan narasumber dari FKUB Kutai Timur, Ina Wanrawati, yang mengangkat tema moderasi beragama. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan pentingnya sikap moderat dalam kehidupan beragama guna menciptakan suasana damai dan saling menghormati di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
“Moderasi beragama menjadi kunci untuk menjaga persatuan bangsa. Kita harus mampu membangun komunikasi dan saling menghormati antarumat beragama agar tidak mudah terpecah oleh isu-isu yang dapat memicu konflik,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa FKUB siap turun langsung ke masyarakat apabila dibutuhkan untuk memberikan edukasi terkait toleransi dan kerukunan umat beragama.
“Kami siap hadir apabila diundang untuk memberikan sosialisasi di masyarakat. Kerukunan harus terus dijaga bersama karena keberagaman adalah kekuatan bangsa,” tambahnya.
Narasumber kedua dari Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Clarina Lalu, menekankan pentingnya memperkuat pembauran kebangsaan di tengah keberagaman suku dan budaya yang ada di Kutai Timur.
“FPK hadir untuk memperkuat persatuan dan menjaga keharmonisan antar paguyuban maupun kelompok masyarakat. Walaupun dengan keterbatasan anggaran, kami tetap berupaya hadir di tengah masyarakat untuk menjaga persatuan,” katanya.
Dalam sesi diskusi, sejumlah peserta menyampaikan berbagai masukan terkait pentingnya sosialisasi langsung ke lapangan, termasuk pencegahan konflik kecil yang berpotensi berkembang menjadi persoalan SARA.
Ketua Muhammadiyah Sangatta Utara, Rahmat, turut mengingatkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan Tuhan dan sesama manusia sebagai fondasi utama kehidupan bermasyarakat.
Ketua FKDM Kutai Timur, Khoirul Arifin, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas sosial di Kutai Timur.
“Kegiatan seperti ini sangat penting untuk memperkuat komunikasi dan kebersamaan antar elemen masyarakat. FKDM berharap seluruh masyarakat tetap menjaga toleransi dan tidak mudah terpengaruh isu provokatif, khususnya di media sosial,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah derasnya arus informasi digital yang kerap dimanfaatkan oknum tertentu untuk menyebarkan isu SARA dan memecah persatuan masyarakat.
“Perbedaan suku, agama dan budaya jangan dijadikan alasan perpecahan. Justru keberagaman itu harus menjadi kekuatan untuk menjaga keutuhan NKRI dan menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif,” tegasnya.
Kegiatan ditutup dengan diskusi interaktif dan komitmen bersama seluruh peserta untuk terus memperkuat kerukunan, toleransi serta sinergitas antar lembaga dan masyarakat di wilayah Kecamatan Sangatta Utara.
Adapun dalam kegiatan tersebut turut dibahas potensi ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan), di antaranya potensi penyebaran isu SARA melalui media sosial, kurangnya pemahaman masyarakat terkait toleransi, hingga kemungkinan munculnya provokasi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Karena itu, seluruh pihak diajak terus memperkuat komunikasi, edukasi, dan kebersamaan guna menjaga kondusivitas wilayah. (fkdm/pur/rc)
